kpujakarta.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menerima tamu dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta, Selasa (10/1). Kedua lembaga ini sepakat melakukan kordinasi lebih intensif untuk mengantisipasi adanya pelanggaran aturan dan norma dalam kampanye Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur di media penyiaran.

“Peserta Pemilu Gubernur paling rawan melakukan pelanggaran saat kampanye melalui media penyiaran. Oleh karena itu, kami sengaja datang untuk sharing terhadap persoalan tersebut,” kata Anggota KPID Roni S. Alamsyah, usai bersama Anggota KPID lainya bertemu KPU Provinsi DKI Jakarta.

Menurut nya terdapat tiga masalah yang menjadi catatan KPID, yaitu kampanye terselubung di media penyiaran, independensi media, dan durasi iklan kampanye calon di media penyiaran. “Masalah ini yang kami diskusikan bersama pihak yang terkait Pemilu Gubernur. Selain KPU DKI , kami juga akan melakukan pertemuan dengan Panwaslukada,” katanya.

Roni menambahkan, langkah KPID  bertemu dengan sejumlah pihak dalam rangka melakukan sosialisasi terhadap aturan menyangkut kampanye lewat media penyiaran. Dikatakan, KPID bertugas menjamin penyebaran informasi yang layak, objektif, benar, dan berimbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

”Kami harus mampu menata ruang penyiaran pertelevisian dan radio di wilayah Ibukota,” katanya.

Lebih lanjut, Roni menegaskan, KPID saat ini sedang fokus pada penguatan kelembagaan dan pensosialisasian keberadaan lembaga ini ke seluruh stakeholder, seperti lembaga penyiaran dan masyarakat. Kepada kelompok masyarakat, lanjutnya, KPID DKI berperan menyadarkan warga Jakarta atas hak mereka untuk menyatakan keberatan atau protes terhadap tayangan penyiaran dari lembaga penyiaran, melalui KPID DKI.

Ketua KPU Juri Ardiantoro menyambut baik ajakan KPID untuk berkoordinasi terkait kampanye calon gubernur lewat media penyiaran. “Tentu silaturahim ini sangat bermanfaat bagi kedua lembaga. Kami akan terus berkoordinasi lebih lanjut,” tegasnya.(ful)