2016-07-26    15:00:00   Dibaca : 2166 x

FGD HARI KEDUA MEMBAHAS TENTANG DPT DAN PENCALONAN

Share :
kpujakarta.go.id - KPU DKI Jakarta melanjutkan Focus Group Discussion (FGD),  tentang “Penyusunan Draft Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017” di   di Hotel Orchardz, Jakarta, Selasa (26/7/2016).  Pada hari kedua fokus pada pembahasan tata cara pencalonan dan daftar pemilih tetap (DPT) setelah sebelumnya pada hari pertama membahas tentang kampanye dan sosialisasi

Anggota KPU DKI Jakarta Dahliah Umar memimpin diskusi tentang tata cara pencalonan sedang Moch. Sidik memimpin diskusi tentang DPT. Sebagai peserta selain para anggota KPU kabupaten/kota juga mengundang Bawaslu DKI Jakarta, Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta, Menkumham, Dukcapil, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) dan sebagainya.

Peserta lainnya dari LSM yang bergerak bidang pemilu, antara lain Pusat Kajian Politik (puskapol) Universitas Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Election Specialist Partnership fot Govermace Reform, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), dan General Election Network for Disability (AGENDA).

Soal pemilih di Lapas misalnya, KPU DKI Jakarta akan melibatkan lebih banyak lagi pihak terkait, seperti Dukcapil, Kemenkum dan pihak kepolisian. Pasalnya, pemilih yang penghuni lapas rata-rata tidak memiliki KTP karena kartu identias berada di pihak kepolisan ketika awal ditahan.  Selain itu, juga dibahas akses bagi penyandang cacat dalam menyalurkan hak sebagai pemilih.

“Intinya kita tidak boleh menghalangi hak para pemilih. Semua harus dimudahkan,” kata Moch. Sidik.

Sementara itu, Dahliah Umar menyatakan dalam melakukan verifikasi faktual untuk calon perseorangan pihaknya mengandalkan SDM PPDP. “Oleh karena itu, perlu kordinasi yang berkesinambungan setiap minggu, apakah petugas kita di lapangan benar-benar melakukan verifikasi faktual door to door,” katanya dalam memimpin rapat.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, dalam menyusun surat keputusan pihaknya selalu melibatkan publik untuk memberi masukan positif.  Maksudnya, untuk menyempurnakan  dalam mengeluarkan surat keputusan.  “Masukan publik sangat penting agar surat keputusan yang dilahirkan KPU DKI Jakarta mendekati sempurna,” kata Sumarno.