2016-08-10    17:35:00   Dibaca : 1881 x

KUNJUNGAN KOMISI A DPRD PROVINSI DKI JAKARTA KE KANTOR KPU DKI

Share :

kpujakarta.go.id - Menempati kantor baru di Jalan Salemba, Jakarta Pusat, KPU DKI Jakarta mendapat tamu kehormatan dari wakil rakyat, pimpinan dan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/8).  Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Petra Lumbun dan Sekretaris Komisi A M. Syarif. 

Komisioner KPU DKI Jakarta menerima tamu kehoramtan itu yang ditemani Kepala Biro Umum DKI Jakarta Agustino Darmawan, Kepala Satpol PP DKI Jupan Royter, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono.

Tema pertemuan membicarakan kesiapan KPU DKI menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017.  "Tujuan kita ke sini, kita ingin pelaksanaan Pilgub nanti sukses, baik itu dari sudut perundang-undangan dan terkait sudah siap. Sehingga Pemilukada berlangsung lancar dan tertib," kata terang Syarif.  

Salah satu tema pembicaraan seru adalah adanya kerja sama antara KPU DKI dengan Jakarta Smart City.  Syarif  mempertanyakan,  kerjasama tersebut yang berpotensi mengurani nilai netralitas KPU DKI Jakarta.  Dia menilai  seharunya, KPU DKI dapat membuat aplikasi informasi sendiri  tanpa melibatkan program pemprov seperti Smart City.  "Kalau misalnya pakai bantuan Jakarta Smart City nanti ada suara yang bilang ini pakai pemerintah, soalnya petahana ikut Pilgub DKI,"  ujar Syarif.

Petra Lumbun mengungkapkan persoalan sama. Dia menilai  Jakarta Smart City belum bisa dipertanggungjawabkan secara bersama dan belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). "Sebaiknya KPU DKI Jakarta mempertimbangkan hal ini," ungkapnya.

Ketua KPU DKI Sumarno menjelaskan, ada kesalahpahaman yang terjadi mengenai kerja sama dengan Jakarta Smart City.  Menurut Sumarno, itu baru sebatas usulan dari pihaknya untuk mendukung sosialisasi Pilgub DKI 2017 tersebut. "Jadi seakan-akan di media itu, kami kerja sama dengan Pemprov DKI untuk penghitungan suara, namun bukan Pak. Jadi ini kami usulkan untuk memfasilitasi sosialisasi," tukas Sumarno.

Sumarno menjelaskan berdasarkan pada Undang-undang, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membantu KPU DKI salah satunya dalam hal sosialisasi. Sehingga selain Jakarta Smart City, Sumarno mengatakan akan ada sosialisasi dengan media internal Pemprov.

"Jadi mungkin di SmartCity, bisa memungkinkan baik warga, peserta, atau parpol untuk mengetahui titik-titik TPS di mana saja. Kemudian mungkin juga disiapkan video streaming untuk melihat rekapitulasi penghitungan suara yang sedang berlangsung di TPS," tukasnya.

Sumarno meyakinkan kepada para anggota Komisi A ini bahwa KPU DKI akan bekerja profesional mungkin tanpa ada intervensi dari manapun. Apalagi mengingat ada petahana yang akan maju kembali. "Kami pastikan tidak akan ada intervensi, dan netralitas di KPU DKI pasti kami jaga," tegas Sumarno.