2016-05-16    10:03:46   Dibaca : 4804 x

Penandatanganan Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD) Pilgub DKI 2017

Share :

kpujakarta.go.id, -  KPU Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  menandatangani   Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 di Balaikota, Senin (16/5/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 478.374.049.685.

Dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan logistik dan biaya tahapan pemilu, pemungutan suara, hingga Pilkada selesai. Termasuk untuk biaya pemuktahiran data pemilih dan distribusi logistik.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama  (Ahok) meminta, KPU mempergunakan dana tersebut  sebaik-baiknya karena diambil dari uang rakyat. “Saya yakin KPU DKI Jakarta bekerja profesional dan Independen. Bekerja  baik sesuai perundang-undangan. Tidak perlu membela siapapun,” kata Ahok  saat memberikan sambutan.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelaskan, dana hibah sebesar Rp 478.374.049.685. untuk membiayai penyelenggaraan Pilgub DKI 2017  dua tahap dengan asumsi terdapat 6 pasangan calon.   “Kalau kemungkinan pasangan calon cuma 2  yang berlaga, anggaran juga pasti turun disesuaikan. Jadi tidak saklek Rp 478.374.049.685.,” tegasnya.

Angggaran  meningkat dari Pilgub DKI tahun 2012 karena ada tambahan soal pembiayaan alat peraga kampanye untuk pasangan calon yang dibebankan ke KPU Provinsi sesuai UU Pilkada. "Selain itu juga tentu ada penambahan jumlah pemilih serta jumlah TPS," paparnya.

Sumarno memaparkan, sebagian besar dana tersebut digunakan  untuk honorarium petugas dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga TPS. Karena TPS nambah, tentu  logistik  dan lainnya.

"Tenaga Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan  Panitia Pemungutan Suara/Kelurahan(PPS) serta KPPS banyak. Ada 44 kecamatan, PPS ada 267 kelurahan dan di TPS ada 9 petugas kali 13 ribuan TPS," ucapnya.

Dasar hukum dana hibah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015, maupun Surat Edaran (SE) Kemendagri 9 Maret 2015 tentang Mekanisme Pengeluaran Mendahului Penetapan Perda perubahan APBD.

Adanya dasar hukum tersebut, membuat pemerintah kabupaten/kota tidak perlu menunggu persetujuan DPRD untuk anggaran Pilkada.  Pelaksanaan pilkada merupakan perintah undang-undang. Karena itu, pemda wajib membiayai pelaksanaan pilkada.