2013-07-01    00:00:00   Dibaca : 1899 x

Pengumuman Pendaftaran Pemilih Tambahan Khusus

Share :

Dalam mengawal penyelesaian persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selama berlangsungnya tahapan Pemilu Tahun 2014, KPU Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta, Yakni sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mengadvokasi KPU DKI jika terjadi sengketa Pemilu di ranah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal tersebut disepakati dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara KPU Provinsi DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (01/07). Dalam acara penandatanganan MoU ini, selain dihadiri Komisioner KPU DKI Jakarta juga hadir pula Komisioner dan Sekretarias KPU Kabupaten/Kota se DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Drs. Sumarno M.Si, mengatakan, perjanjian kerjasama dengan pihak Kejati tersebut penting untuk dilakukan. Mengingat keputusan apapun yang diambil oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam setiap tahapan Pemilu bisa saja menjadi objek sengketa bagi siapapun yang merasa tidak puas atau dirugikan. “Untuk itu perlu adanya kesepahaman dan kerjasama yang sinergis antara penyelenggara Pemilu dengan penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut di ranah hukum,” urainya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Didiek Darmanto, SH., MH., menyambut baik kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan KPU Provinsi DKI Jakarta. Menurut Didiek, jika memang dibutuhkan, pihak Kejaksaan bersedia memfasilitasi dalam setiap proses penyelesaian sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU DKI Jakarta. “Kami siap memberikan bantuan hukum semaksimal kami kepada KPU DKI Jakarta, tentunya sesuai dengan porsi yang ada dalam aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.