2016-06-22    06:07:39   Dibaca : 1988 x

PENUHI UNDANGAN KOMISI A DRPD DKI JAKARTA KPU DKI JAKARTA JELASKAN VERIFIKASI FAKTUAL CALON PERSEORANGAN

Share :
kpujakarta.go.id - (21/06) Ketua dan anggota KPU Provinsi DKI Jakarta mengunjungi DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pertengahan Februari 2017 mendatang.
Kunjungan ini untuk memenuhi undangan Komisi A DRPRD DKI Jakarta. Dalam rapat koordinasi ini hadir juga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kesbangpol dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.
Riano P Ahmad, Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta yang memimpin rapat menanyakan persiapan KPU DKI Jakarta dalam menyongsong pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur ini, terutama masalah (verifikasi faktual) pencalonan perseorangan.
“Selama ini kita mendengar dan melihat berita di berbagai media yang membahas masalah verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Ada kesimpangsiuran yang berkembang di luar  sana mengenai masalah verifikasi ini, karena itu komisi A DPRD DKI Jakarta ingin mendengar langsung dari KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemilu” tanya Riano .
Dalam jawabannya Sumarno menjelaskan tentang prosedur dan tata cara verifikasi faktual terhadap calon perseorangan. Dijelaskan bahwa untuk verifikasi faktual calon perseorangan, petugas KPU hanya akan mendatangi alamat yang tertera dalam KTP, untuk pendukung yang berada di luar negeri dipersilakan untuk pulang ke Jakarta terlebih dahulu pada saat verifikasi faktual berlangsung. 
“Silakan yang di luar negeri atau luar kota pulang kampung dulu, sebab KPU tidak akan mendatangi pendukung yang berada di luar daerah, karena KPU hanya akan mendatangi alamat yang tertera dalam KTP bukan alamat domisili” jelas Sumarno
Demikian juga soal petugas KPU yang tidak dapat bertemu dengan pendukung pada saat verifikasi faktual, KPU memberi kesempatan pasangan calon untuk menghadirkan pendukungnya ke kantor sekretariat PPS sampai dengan maksimal tiga hari setelah petugas mendatangi tempat tinggalnya, setelah lewat 3 hari maka dianggap TMS.
Dalam kesempatan ini KPU DKI Jakarta juga menegaskan bahwa calon yang sudah mendaftar lewat jalur perseorangan tidak dapat mencalonkan lagi lewat jalur pengajuan dari partai politik, sehingga bila dia gagal dalam verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual, maka dia tidak dapat mencalonkan lagi.