2013-09-20    00:00:00   Dibaca : 2194 x

PKPU No.26 tahun 2013

Share :

Untuk menciptakan akuntabilitas dan transparasi Keuangan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Diklat Penerapan Akuntabilitas dan Transparasi Keuangan Penyelenggara Pemilu.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Citra Cikopo Cisarua pada 16 s.d 19 September 2013 diikuti oleh peserta sejumlah 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri dari Komisioner serta Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kab/Kota se Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta menghadirkan 5 (lima) orang Narasumber yang terdiri dari :

1. Biro Perencanaan dan Data KPU RI dengan tema Proses Penganggaran dan Pemanfaatan Alokasi Anggaran Penyelenggara Pemilu;

2. Badan Pengawas Keuangan RI dengan tema Pelaporan keuangan dan audit atas keuangan negara:

3. Indonesia Budget Center (IBC) dengan tema Transparansi & Akuntabilitas  Pengadaan Barang dan Jasa  (PBJ),

4. Kementarian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tema Kewenangan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;

5. Indonesian Corruption Watch;

KPU Provinsi DKI Jakarta menyadari untuk menghadirkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang berkualitas masih perlu kerja keras. Kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih menyisakan berbagai permasalahan dan hambatan, tentunya harus diperbaiki bersama sebagai prasyarat terwujudnya akuntabilitas dan transparasi Keuangan Penyelenggara Pemilu.