2016-04-12    11:29:44   Dibaca : 2189 x

Raker Pembekalan Pembuatan Peraturan dan SK di Lingkungan KPU DKI Jakarta

Share :

kpujakarta.go.id  Menjelang  tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur,  KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat kerja dalam rangka penyusunan/pembekalan peraturan dan surat keputusan KPU terkait penyelenggaraan pemilu gebernur dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta di kantor KPU DKI Jakarta, Selasa (12/04/15)

Hadir anggota KPU DKI Jakarta dan seluruh komisioner KPU Kabupaten/kota  dari 6 wilayah.  Acara yang dipandu Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta  Dahliah Umar  menghadirkan nara sumber  Kepala Biro Hukum KPU-RI Nur Syarifah.

Dalam kesempatan itu, Dahliah Umar mengatakan, produk akhir dari penyelenggaraan pemilu adalah peraturan dan keputusan. Untuk membuat itu, kata Dahliah  memiliki aturan dan cara penulisan,  filosofi, runutan naskah dalam aturan perundang-undangan.

Saya berharap peserta mengikuti acara ini secara cermat karena kegiatan ini sangat penting buat kita semua. Agar kita semua menjadi penyelenggara pemilu yang modern konsisten dan  seragam dalam melahirkan produk hukum,” kata Dahliah.

Mengapa acara ini sangat penting?  Dahliah menjelaskan, sebagai penyelenggara Pemilu, Anggota KPU ditugaskan menyelenggarakan pemilu yang menghasilkan keputusan dan perundang-undangan  yang harus dapat dipertanggung jawabkan. “Produk hukum tersebut sebagai tanggungajwab moral terkait hasil penyelenggaraan pemilu dan tahapan pemilu yang kita jalankan tahap demi tahap  kepada masyarakat,” paparnya.  

Dahliah menambahan,  sebagai komisioner dalam menjalankan tugas tentu pernah menyusun surat, membahas surat, membuat surat, menyusun peraturan, membuat surat keputusan, baik internal maupun eksternal KPU KPU  yang mengikat bagi pihak lain. “Oleh karena itu, kita ingin produk hukum yang kita keluarkan benar-benar  sesuai  aturan, prinsip subtansi dan tata cara aturan,” tegasnya.  

Sementara itu, Kepala Biro Hukum KPU-RI  Nur Syarifah menjelaskan, landasan yang diperkuat adalah bagaimana menyusun produk hukum karena semua kebijakan terkait penyelengara pemilu dituangkan dalam produk hukum.  Untuk menulis produk hukum tersebut harus dibuat dengan format yang betul sesuai aturannya.  “Semua ada ilmunya.,” katanya.

Nur mencontohkan,  perbedaaan kenapa KPU-RI mengeluarkan produk hukum dalam bentuk peraturan sedang KPU Provinsi atau Kabupaten Kota dalam bentuk keputusan? Dua produk hukum tersebut memiliki konsekuensi  yang berbeda. “Kalau kita bersengketa  dua produk hukum tersebut punya konsekuensi berbeda,” tegasnya.

Lebih detail Nur menjelaskan, ilmu membuat produk hukum itu adalah legal drafting yang didalamnya membutuhkan norma dan teknis.  “Nah norma dan teknis itu merupakan ilmu perpaduan antara Art and saint (seni dan ilmu pengetahuan). Art butuh kecermatan dan saint, sebagai penyelenggara pemilu harus menguasai ilmu kepemiluan,” pungkasnya.