2016-11-03    08:00:00   Dibaca : 2835 x

RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PILGUB DKI 2017

Share :
kpujakarta.go.id - Rapat Pleno Terbuka  KPU DKI Jakarta di Hotel Acacia, Selasa (2/11) menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 7.132.856 dengan jumlah TPS sebanyak 13.067. Hasil tersebut setelah KPU  melakukan pemuktahiran data pemilih setelah menerima data singkronisasi DP4 dan Pemilu terakhir dari KPU-RI.  Rapat Pleno dihadiri tim tiga paslon gubernur dan wakil gubernur, Bawaslu DKI,  kepala Dukcapil DKI, Kesbangpol, perwakilan Polda Metro, perwakilan Kodam Jaya, asosiasi Pengelola Apartemen dan lain-lain.

Rincian DPS sebagai berikut Jakarta Pusat,  757.898  jumlah TPS  1.237.   Jakarta Selatan sebanyak 1.599.920 pemilih sedang TPS berjumlah 3.033 TPS. Jakarta Timur  DPS berjumlah 1.989.106 pemilih dengan jumlah TPS  3.681.  Di Jakarta Barat terdapat  DPS  1.669.351 TPS sebanyak 2.934.  Untuk Jakarta Utara, DPS  1.099.169 pemilih jumlah  TPS  2.142.  Dan Kabupaten Kepulauan Seribu DPS berjumlah 17.412 pemilih, Jumlah TPS  40.

Selanjutanya KPU DKI akan mengumumkan DPS tersebut pada 10-19 November 2016 di tiap-tiap kelurahan. Bagi pemilih yang namanya belum masuk ke dalam DPS, mereka bisa mendaftarkan diri ke petugas KPU di kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyampaikan sejumlah kendala dalam menyusun  daftar pemilih. Dia menyebut pengelola apartemen di Jakarta yang kurang koperatif serta  sulit memberikan akses kepada petugas KPU yang hendak mendata DPS bagi warga apartemen.  Dampaknya, warga apartemen bisa terlewatkan dari DPS. Padahal, DPS penting untuk menentukan daftar pemilih tetap (DPT).

"Di apartemen itu susah kita dapatkan aksesnya. Tapi pas hari pemungutan suara penghuninya datang ke TPS mereka menuntut hak pilih. Padahal surat suara kita keluarkan sesuai dengan nama-nama yang tercantum di DPT. Tidak bisa melebihi karena bisa kena pidana pemilu oleh Panwas," ujar Sumarno. Sumarno menambahkan, perubahan domisili warga Jakarta juga menjadi kendala selama pencocokan dan penelitian data pemilih untuk menyusun DPS.

Selama masa pencocokan dan penelitian dilakukan, petugas banyak menemukan warga yang domisilinya tidak sesuai dengan alamat di KTP mereka. Menurut dia, kasus semacam ini banyak terjadi saat pendataan dilakukan di apartemen.  Selain itu, petugas mengalami kendala saat mendata tahanan penghuni rutan dan lapas di Jakarta.

"Belum lagi rutan, lapas, yang artinya perlu kerja keras untuk memastikan dia itu punya punya identitas (KTP DKI Jakarta),"  pungkasnya.