DISKUSI MEDIA dengan tema Menjamin Perlindungan Data Privasi di Pemilu

29-11-2018    10:00:00 Dibaca : 45 x

Upaya somasi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 23 November 2018 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggambarkan kecenderungan penyikapan yang salah mengenai data privasi di pemilu. Permintaan Gerindra terhadap KPU DKI Jakarta untuk membuka tanda bintang dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) merupakan upaya pelanggaran data privasi.

Somasi pun berhubungan dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mempermasalahkan tanda bintang dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada malam penetapan DPT hasil perbaikan (DPTHP), 15 November 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat yang diselenggarakan KPU RI.

Gerindra dan PKS menggunakan dasar Putusan Komisi Informasi Pusat. Menurut KIP, membuka tanda bintang dalam NIK dan NKK merupakan bagian dari keterbukaan informasi dan sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi.

Padahal,  merujuk Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK dan nomor KK adalah data pribadi penduduk yang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. KPU sebagai lembaga negara yang menyimpan NIK dan KK pemilih yang notabene adalah penduduk berhak pilih, mesti melindungi data tersebut.

Penolakan KPU DKI Jakarta terhadap Partai Gerindra dan PKS yang meminta membuka tanda bintang dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) merupakan tindakan perlindungan data privasi. Penyelenggaran pemilihan umum sudah semestinya melindungi data privasi warga negara. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) penting diberlakukan tak hanya dalam batasan tempat pemungutan suara atau bilik suara melainkan seluruh daerah atau luasan negara tempat pemilu berlangsung.

*Narasumber:*
1. Wahyudi Djafar, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);
2. Sigit Pamungkas, Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit);
3. Titi Anggraini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
*Waktu: Jumat, 30 November 2018, jam 10.00-11.30*
*Tempat: Media Center Bawaslu RI*

Prinsip rahasia dalam Luber sesuai dengan semangat perlindungan data privasi. Pilihan pemilih yang dilindungi kerahasiaannya semestinya diberlakukan bagi perlindungan kerahasiaan si pemilih sebagai warga negara.

Melindungi data privasi dalam pemilu selain sebagai konsekuensi perlindungan hak asasi manusia (HAM), juga menjadi bagian dari jaminan keamanan warga negara. Segala data yang bersifat privasi berpotensi disalahgunakan oleh siapa pun, khususnya peserta pemilu. Berlaku sebaliknya, data peserta pemilu dari calon (sebagai peserta pemilu) pun bisa disalahgunakan bagi partai politik, perusahaan, atau masyarakat sipil. []
Narahubung: 081380501118 (Usep)
File Lampiran :