Forum Dewan Kota Jakarta Sambangi KPU Provinsi DKI Jakarta

28-01-2020    18:00:00 Dibaca : 88 x

Kpujakarta.go.id (28/01). Ketua Forum Dewan Kota Jakarta Khairul Hidayat beserta perwakilan Dewan Kota se DKI Jakarta menyambangi KPU Provinsi DKI Jakarta. Kedatangan mereka membahas masa jabatan Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada tahun 2022. Sementara Undang-undang Pilkada mengatur pemilihan Gubernur DKI Jakarta selanjutnya adalah serentak pada tahun 2024.

Khairul mengatakan Dewan Kota perlu berkoordinasi terkait Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Kekhususan DKI Jakarta. “Saya mendapat informasi Undang-undang Kekhususan DKI Jakarta kemungkinan akan berakhir pada Juni 2020 seiring diterbitkannya Undang-undang Ibu Kota Negara. Kami ingin meminta masukan dari KPU Provinsi DKI Jakarta terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta setelah berakhirnya Undang-undang DKI Jakarta, khususnya proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta waktu pemilihannya” ujar Khairul.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan saat ini Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung pada tahun 2024. Sementara kekosongan jabatan Kepala daerah dari tahun 2022 sampai 2024 akan diisi oleh penjabat Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. “Saat ini Undang-undang Pemilihan serentak tahun 2024 sedang di Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Namun sebelum MK mengambil keputusan, Pilgub DKI masih dijadwalkan serentak pada tahun 2024” ujar Betty.

Pada kesempatan yang sama, Nurdin Anggota KPU DKI Jakarta Divisi Teknis menyampaikan KPU Provinsi DKI Jakarta tunduk pada peraturan perundang-undangan baik itu Undang-undang Pemilu maupun Peraturan KPU RI yang menjadi turunan dari Undang-undang tersebut. “Kapanpun Pilgub DKI, apa itu tahun 2022 atau 2024, kami siap menyelenggarakan. Yang jelas kami tunduk pada ketentuan yang mengatur, diantaranya Undang-Undang 10 tahun 2016” jelas Nurdin.

Kedatangan Forum Dewan Kota Jakarta disambut oleh Ketua, Anggota, dan pejabat struktural KPU Provinsi DKI Jakarta di Ruang Media Center KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya Nomor 15 Jakarta Pusat Selasa 28 Januari 2020. Diskusi dilanjutkan dengan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu Provinsi DKI Jakarta yang didampingi oleh Muhaimin, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Divisi Hukum. Muhaimin menjelaskan tentang informasi yang disediakan pada RPP seperti hasil pemilu dari tahun ke tahun, tata cara pemungutan dan penghitungan suara, Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa, dll. Penjelasan mengenai RPP ditutup dengan simulasi Pemilu melalui E-Voting yang terdapat pada ruang simulasi RPP KPU Provinsi DKI Jakarta
File Lampiran :