RAKOR PERSIAPAN PENUYUSUNAN DAN PENETAPAN DFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PEMILU 2019

08-08-2018    17:40:00 Dibaca : 1121 x

kpujakarta.go.id,-  Komisi Pemilihan Umum (KPU)  DKI Jakarta menggelar rapat koordionasi dengan Partai Politik peserta Pemilu 2019  tingkat provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan draft Daftar Caleg Sementara (DPS).  KPU DKI Jakarta telah rampung menyusun 1.615  bacaleg  yang tersebar di 10 dapil dari 16 partai peserta Pemilu 2019.

Sebelum KPU DKI Jakarta menetapkan serta mengumumkan  DPS  ke publik  pada 12-21 Agustus 2018,  untuk meminta masukan dan tanggapan masyarakat,    draftt  DPS  diberikan kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk memeriksa apakah masih terdapat kesalahan. "Kami beri kesempatan partai peserta pemilu untuk memeriksa draft DPS hingga tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.00," tegas Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Idroos Epsilon, saat memimpin rapat, Rabu, (8/8/2018) di lantai 2 Gedung KPU DKI Jakarta.  Hadir  seluruh komisioner KPU DKI Jakarta  dan perwakilan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Betty menjelaskan, Partai Politik hanya memeriksa seperti ejaan nama caleg, gelar akademik, keabsahan ijazah, logo partai dan kesalahan yang bersifat  teknis lainnya.  Partai sudah tidak boleh lagi melakukan perubahan pindah dapil dan pergantian caleg bila tidak sesuai regulasi.

"Setiap perbaikan berkas harus dibubuhi paraf oleh pejabat partai yang berwenang.  Bila sampai batas waktu koreksi partai tidak menyerahkan kembali draft DPS, atau menyerahkan tapi tidak ada koreksi, KPU DKI menganggap partai setuju dengan draft DPS dari KPU DKI. Selanjutnya KPU DKI akan mempublikasi ke masyarakat," terang Betty.

Dalam kesempatan itu, di hadapan Partai Politik, Betty menyampaikan,  bahwa setelah DCS  diumumkan melalui situs resmi www.kpujakarta.go.id dan media nasional, KPU akan menunggu tanggapan dan masukan dari masyarakat.  "Namun KPU DKI hanya menanggapi aduan atau masukan dari masyarakat dengan identitas yang jelas, seperti nama, alamat atau lembaga apa. Surat kaleng dan tanggapan tanpa identas tidak akan ditindak lanjuti," tegas Betty.

Betty menegaskan, KPU DKI juga hanya menanggapi aduan dari masyarakat yang terkait dengan persyaratan caleg. Betty mencontohkan, Caleg A, dari partai Z,  menggunakan ijazah palsu dengan menyertakan bukti-bukti. Atau, kata Betty,  masyarakat mengadukan  seorang caleg   pernah terkena kasus pidana tapi tidak menyertakan salinan keputusan sebagai syarat pencalonan.  "Aduan di luar konteks persyaratan, seperti hutang-piutang tidak akan kami tanggapi,"  katanya.

Setelah mendapat aduan, kata Betty, KPU DKI melakukan klarifikasi kepada caleg dan partai yang bersangkutan pada 22 hingga 28 Agustus 2018. Selanjutnya, Partai Politik bersangkutan memberikan klarifikasi balik kepada KPU DKI 29-31 Agustus 2018. "Kalau terbukti dan caleg yang bersangkutan harus diganti, KPU DKI memberikan waktu 7 hari kepada parpol untuk pergantian caleg tersebut," ucap Betty.

Setelah klarifikasi tuntas dan proses pergantian caleg bermasalah, KPU DKI akan menetapkan DCS menjadi DCT pada 20 September 2018. "Satu hari berikutnya, KPU mengumumkan DCT secara resmi melalui situs resmi www.kpujakarta.go.id, dan media massa nasional. Setelah itu, para caleg silahkan berkampanye," pungkas Betty.
File Lampiran :