2017-10-24    18:00:00   Dibaca : 244 x

DEMI MENSUKSESKAN PILEG 2019, KPU PROVINSI DKI JAKARTA GELAR FGD PENYUSUNAN DIM PENCALONAN

Share :

Kpujakarta.go.id(24/10) KPU Provinsi DKI Jakarta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Daftar Infentaris Masalah (DIM) pencalonan DPR, DPD, DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 24 dan 25 Oktober 2017. Pada tanggal 24 Oktober, acara ini dilaksanakan di Hotel Acacia Kramat, Jakarta Pusat dengan melibatkan penyelenggara Pemilu se-Provinsi DKI Jakarta diantaranya KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta, serta Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pada tanggal 25 Oktober 2017, FGD dilaksanakan di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat dengan melibatkan peserta pemilu dan pihak terkait. Beberapa peserta yang dilibatkan antara lain Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta, calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta yang mendapat perolehan suara terbanyak peringkat 1 s.d. 10.

FGD ini bertujuan untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai bahan penyusunan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dalam Pemilu 2019. FGD ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno. Dalam sambutannya sumarno mengatakan salah satu tahapan yang penting dalam pemilu adalah tahapan pencalonan DPR, DPD, dan DPRD. KPU RI meminta kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia untuk menghimpun masukan dan evaluasi terkait pencalnan DPR, DPD, dan DPRD. “Hasil diskusi ini akan disampaikan kepada KPU RI untuk digunakan dalam menyusun PKPU tentang pencalonan” Ujarnya.

Pada FGD hari pertama, hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 yang baru dilantik, M. Jufri (Ketua) dan Puadi (Anggota). M Jufri memberikan masukan terkait pengalamannya mengawasi pencalonan pada Pileg dan Pilpres 2014 yang lalu. Sementara Puadi disamping menyampaikan beberapa masukan, juga menginformasikan bahwa Bawaslu RI sedang mempersiapkan Perbawaslu RI mengenai sengketa yang mungkin akan terjadi pada tahapan Pemilu 2019, khususnya pencalonan.