2017-11-22    18:35:00   Dibaca : 369 x

KPU DKI Jakarta Adakan Sosialisasi Undang-Undang 7 Tahun 2017 Untuk Samakan Pemahaman Peserta, Penyelenggara, dan Stakeholder mengenai Pemilu Tahun 2019.

Share :
kpujakarta.go.id (22/11). KPU Provinsi DKI Jakarta mengadakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Hotel Bidakara Jakarta. Acara ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan Dinas Provinsi DKI Jakarta yang terkait, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta, dan Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Sosialisasi ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, dan materi sosialisasi disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Materi yang disampaikan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 oleh Betty Epsilon Idroos, Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 oleh Dahlia Umar, Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2017 oleh Mohamad Fadlilah, dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan oleh Moch Sidik.

Dalam sambutannya Sumarno mengatakan bahwa Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 merupakan gabungan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. "Poin-poin penting dari ketiga Undang-Undang tersebut disatukan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Penting menyamakan pemahaman kita mengenai Undang-Undang ini. Disini ada KPU, Bawaslu, Partai Politik, dan Stakeholder yang akan menyamakan persepsi mengenai Pemilu fahun 2019." Pungkas Sumarno.

Beberapa isu penting yang dibahas dalam Undang-Undang ini antara lain adalah tambahan kursi Calon Anggota DPR RI sebanyak 15 kursi, ambang batas perolehan suara parlemen, jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang proporsional berdasarkan jumlah penduduk, dan lain lain.

Materi sosialisasi dapat diunduh di goo.gl/UKF1ix